ABSTRAK

-

bahwa untuk melaksanakan kekhususan Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan penegakan syariat Islam sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan ketertiban sosial terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, diperlukan pengaturan mengenai hukum jinayat yang mengatur jenis jarimah, ketentuan ‘uqubat, serta mekanisme penegakannya, sehingga perlu ditetapkan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

-

Dasar hukum Qanun ini adalah: UUD NRI 1945, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 44 tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006.

-

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur kewajiban setiap orang yang berada di Provinsi Aceh untuk mematuhi ketentuan syariat Islam, khususnya larangan melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah, serta kewajiban menaati penegakan hukum jinayat dan pelaksanaan ‘uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun.

-

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi: pengaturan mengenai jenis-jenis jarimah yang dilarang menurut syariat Islam; ketentuan ‘uqubat atau sanksi yang dikenakanl; subjek hukum yang dikenai ketentuan jinayat; tata cara penegakan dan pelaksanaan hukum jinayat; serta peran dan kewenangan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya di Provinsi Aceh.

-

Melalui Qanun ini Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan peran aktif aparat penegak hukum syariat, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum jinayat, guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan syariat Islam serta terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Provinsi Aceh.

CATATAN

-

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2014 dan ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Oktober 2014.

-

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) halaman dan 18 (delapan belas) halaman Lampiran.

-

Qanun ini mencabut Qanun Provinsi Namggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003, Qanun Provinsi Namggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, dan Qanun Provinsi Namggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003.