ABSTRAK

-

bahwa untuk melaksanakan kekhususan Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan perekonomian berdasarkan syariat Islam, serta dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku bagi seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh.

-

Dasar hukum Qanun ini adalah: UUD NRI 1945, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2011, UU No. 40 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2016, POJK No. 15/POJK.04/2015, POJK No. 16/POJK.04/2015, POJK No. 18/POJK.04/2015, POJK No. 77/POJK.01/2016, PBI No. 11/10/PBI/2009 Tahun 2009, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014.

-

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengatur kewajiban seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank, termasuk pengaturan mengenai peralihan dari sistem konvensional ke sistem syariah, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian sanksi, dengan tujuan mewujudkan sistem perekonomian Aceh yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

-

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi: pengaturan mengenai jenis dan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah; kewajiban penerapan prinsip syariah bagi seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh; ketentuan peralihan dari lembaga keuangan konvensional ke syariah, pembinaan dan pengawasan; perlindungan nasabah; serta pengenaan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan Qanun tersebut.

-

Melalui Qanun ini Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan peran aktif dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan sistem Lembaga Keuangan Syariah di Aceh guna memastikan seluruh kegiatan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta mendukung terwujudnya perekonomian daerah yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

CATATAN

-

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2019 dan ditetapkan di Banda Aceh  pada tanggal 31 Desember 2018.

-

Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.